Sebanyak 22 pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang

oleh -321 views

Sebanyak 22 pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka yang bekerja di Suriah kembali ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (28/5/2021).

Dari 22 orang tersebut, tiga di antaranya mengalami sakit akibat disiksa saat di negara tempat bekerja

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), Benny Rhamdani saat ditemui sejumlah media.
“Jadi hari ini kita kembali kedatangan 22 WNI repatriasi yang merupakan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Suriah. Mereka diduga menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh sindikat tertentu. Padahal Suriah merupakan negara konflik yang telah dilarang Republik Indonesia dalam penempatan pekerja ke negara tersebut,” ungkap Benny.

Ditambahkan Benny, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang dikeluarkan pada 2011 dan diperkuat dengan Permenaker 2015 lalu, pemerintah telah melarang dan tidak menjadikan negara-negara yang berkonflik, salah satunya Suriah, sebagai negara penempatan PMI.

“Pemerintah telah melarang PMI untuk menjadi pekerja rumah tangga di perorangan. Itu tidak diperbolehkan. Artinya, penempatan pengiriman pekerja keluar negeri, termasuk Suriah negara konflik, Timur Tengah itu tidak boleh,” katanya.Jadi, atas kejadian ini, ujarnya, mereka jelas menjadi korban TPPO. “Intinya adalah ini tidak mungkin terjadi jika para pelaku yang disebut mafia sindikat ini tidak dibekingi oknum-oknum tertentu,” tambahnya.

Dikatakan, 19 PMI yang tiba di Indonesia tersebut akan menjalani karantina di Wisma Atlet, sedangkan tiga orang yang sakit dirawat di RS Polri Kramat Jati Jakarta. Pembiayaannya ditanggung oleh negara.

“Kalau kita ingin disebut sebagai negara bermartabat, maka negara, harus menjadi pelindung keselamatan dari tiap warga negaranya. Keselamatan jiwa negara adalah hukum tertinggi yang harus dilakukan seluruh aparat di negeri ini. Oleh sebab itu, semua pembiayaan karantina terhadap mereka akan ditanggung pemerintah, sementara tiga orang yang mengalami sakit akan dirawat atas biaya negara,” tandasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.