Sekjen Persirakat Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan, perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata nuklir

oleh -1.164 views

Sekjen Persirakat Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan, perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata nuklir merupakan komitmen besar negara-negara untuk menuju penghapusan total senjata nuklir.

“Ini mewakili komitmen yang sangat berarti terhadap penghapusan total senjata nuklir, yang tetap menjadi prioritas utama dan tertinggi bagi PBB untuk pelucutan senjata nuklir,” ujar Guterres dalam pernyataannya, Minggu (25/10/2020) waktu New York, AS.

Perjanjian internasional soal larangan senjata nuklir itu genap diratifikasi oleh 50 negara, Sabtu (24/10). Honduras menjadi negara ke-50. Dengan demikian, perjanjian itu akan mulai berlaku setelah 90 hari, tepatnya 22 Januari 2021.

Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir, yang melarang penggunaan, pengembangan, produksi, pengujian, penempatan, penimbunan, dan ancaman penggunaan senjata semacam itu, diadopsi oleh Sidang Umum PBB di New York, AS, pada 7 Juli 2017 dengan persetujuan 122 negara.

Guterres menjelaskan, pemberlakuan perjanjian itu merupakan penghormatan kepada orang-orang yang selamat dari ledakan dan uji coba nuklir. “Banyak di antara mereka mendukung perjanjian ini,” kata dia.

Guterres menggambarkan pemberlakuan perjanjian tersebut sebagai “puncak dari gerakan sedunia untuk menarik perhatian pada dampak bencana kemanusiaan dari setiap penggunaan senjata nuklir.”

728×90 Leaderbord

Ia berharap dapat melakukan bagiannya dalam memfasilitasi kemajuan perjanjian menuju penghapusan total.

Sejauh ini, kekuatan nuklir utama di dunia yakni Amerika Serikat, Inggris Raya, Rusia, Tiongkok, dan Prancis, belum menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa negara-negara yang meratifikasinya tidak boleh “dalam keadaan apa pun, mengembangkan, menguji, memproduksi, membuat atau memperoleh, memiliki atau menimbun senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.”

“Hari ini adalah kemenangan bagi umat manusia, dan sebuah janji akan masa depan yang lebih aman,” kata Peter Maurer, Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICAN) dalam sebuah pernyataan.

Organisasi nonpemerintah lainnya juga menyambut baik kabar tersebut. Termasuk Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata Nuklir, sebuah koalisi yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2017 untuk peran besarnya dalam mewujudkan perjanjian tersebut.

“Honduras baru saja meratifikasi perjanjian itu sebagai negara ke-50, menandakan berlakunya perjanjian dan menjadi sebuah sejarah,” kata ICAN dalam pernyataannya di Twitter.

Salah satu korban yang selamat dari bom atom di Hiroshima, Setsuko Thurlowkepada ICAN mengatakan bahwa dia telah berkomitmen seumur hidupnya untuk penghapusan senjata nuklir.

“Saya tidak punya apa-apa selain rasa terima kasih kepada semua yang telah bekerja untuk kesuksesan perjanjian ini,” katanya.

Sementara itu, Amerika Serikat mendesak negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian PBB untuk larangan senjata nuklir agar menarik dukungan mereka. Desakan itu muncul beberapa saat menjelang pakta itu diratifikasi oleh negara ke-50.

Surat AS kepada para penanda tangan perjanjian itu, yang diperoleh kantor berita The Associated Press mengatakan, lima kekuatan nuklir asli, AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis, serta sekutu NATO Amerika, “Berdiri bersatu dalam penentangan terhadap potensi adanya dampak” dari perjanjian tersebut.

Perjanjian internasional soal larangan senjata nuklir itu genap diratifikasi oleh 50 negara, Sabtu (24/10). Honduras menjadi negara ke-50. Dengan demikian, perjanjian itu akan mulai berlaku setelah 90 hari, tepatnya 22 Januari 2021.

Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir, yang melarang penggunaan, pengembangan, produksi, pengujian, penempatan, penimbunan, dan ancaman penggunaan senjata semacam itu, diadopsi oleh Sidang Umum PBB di New York, AS, pada 7 Juli 2017 dengan persetujuan 122 negara.

Guterres menjelaskan, pemberlakuan perjanjian itu merupakan penghormatan kepada orang-orang yang selamat dari ledakan dan uji coba nuklir. “Banyak di antara mereka mendukung perjanjian ini,” kata dia.

Guterres menggambarkan pemberlakuan perjanjian tersebut sebagai “puncak dari gerakan sedunia untuk menarik perhatian pada dampak bencana kemanusiaan dari setiap penggunaan senjata nuklir.”

Ia berharap dapat melakukan bagiannya dalam memfasilitasi kemajuan perjanjian menuju penghapusan total.

Sejauh ini, kekuatan nuklir utama di dunia yakni Amerika Serikat, Inggris Raya, Rusia, Tiongkok, dan Prancis, belum menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa negara-negara yang meratifikasinya tidak boleh “dalam keadaan apa pun, mengembangkan, menguji, memproduksi, membuat atau memperoleh, memiliki atau menimbun senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.”

“Hari ini adalah kemenangan bagi umat manusia, dan sebuah janji akan masa depan yang lebih aman,” kata Peter Maurer, Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICAN) dalam sebuah pernyataan.

Organisasi nonpemerintah lainnya juga menyambut baik kabar tersebut. Termasuk Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata Nuklir, sebuah koalisi yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2017 untuk peran besarnya dalam mewujudkan perjanjian tersebut.

“Honduras baru saja meratifikasi perjanjian itu sebagai negara ke-50, menandakan berlakunya perjanjian dan menjadi sebuah sejarah,” kata ICAN dalam pernyataannya di Twitter.

Salah satu korban yang selamat dari bom atom di Hiroshima, Setsuko Thurlowkepada ICAN mengatakan bahwa dia telah berkomitmen seumur hidupnya untuk penghapusan senjata nuklir.

“Saya tidak punya apa-apa selain rasa terima kasih kepada semua yang telah bekerja untuk kesuksesan perjanjian ini,” katanya.

Sementara itu, Amerika Serikat mendesak negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian PBB untuk larangan senjata nuklir agar menarik dukungan mereka. Desakan itu muncul beberapa saat menjelang pakta itu diratifikasi oleh negara ke-50.

Surat AS kepada para penanda tangan perjanjian itu, yang diperoleh kantor berita The Associated Press mengatakan, lima kekuatan nuklir asli, AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis, serta sekutu NATO Amerika, “Berdiri bersatu dalam penentangan terhadap potensi adanya dampak” dari perjanjian tersebut.