Sidang RUU HIP Kembali Ditunda, Advokat Alamsyah : Kita Mengikuti Jalannya Persidangan Sebagimana Yang Telah Ditentukan Oleh Ketua Majelis Hakim

oleh -19 views

Pengacara Alamsyah Hanafiah, S.H.,M.H. kembali menghadiri sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan anak bangsa atas rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU.HIP). Sebelumnya Para Penggugat yang diketahui Pengacara Alamsyah Hanafiah, S.H. M.H Dkk, menggugat DP.RI, Presiden RI Joko Widodo, Partai PDIP Megawati Soekarno Putri, dan BPIP tentang kebijakan DPR.RI dan Pemerintah dalam membuat Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.

Namun dalam sidang kedua ini para tergugat kembali tidak menghadiri persidangan dikarenakan ada keteledoran dari paniteranya yang lupa mengundang para pihak tergugat untuk menghadiri persidangan gugatan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila, untuk itu nanti semua tergugat akan kembali dipanggil termasuk BPIP dan di samping itu kuasa hukum dari DPR RI juga belum ada surat kuasa dari Ketua DPR RI.

“Yang kita gugat kepala BPIP nya bukan lembaganya jadi persidangan selanjutnya mundur sampai tanggal 27 agustus 2020 selama tiga pekan mendatang,Ya jadi kita mengikuti jalannya persidangan sebagaimana yang ditentukan oleh ketua majelis hakim, didalam peraktek hukum untuk mewakili sidang dipengadilan itu harus terbuka principal untuk menekan kuasa dari Ketua DPR RI nya dan harus bermaterai Rp.6000 jadi tidak bisa pakai surat dinas karena sifatnya harus surat kuasa. Jadi persidangan pertama memang dipanggil saya lihat surat panggilannya diterima disekertariat Negara, kemudian PDI juga dipanggil dan diterima semua surat panggilannya” Ujar Alamsyah kepada awak media di Pengadilan Jakarta pusat (5/8/2020)

Lebih lanjut Alamsyah menuturkan “kalau perkara ini kan intinya kita ingin memeprtahankan garuda pancasila, jadi kalau ada rancangan Undang Undang HIP seperti ini mau merubah dari lima sila menjadi tiga sila dan dari tiga sila menjadi satu sila, apalagi diganti gotong royong nanti mau dipakai lambang apa diburung garuda itu sangat tidak mungkin, kalau umpamanya sempat dirubah berarti kita bisa membuat negara baru dan itu naif, nah itu makanya kita katakan tergugat itu melanggar hukum.” tambahnya

“Karena memang DPR RI berwenang membuat  Undang Undang ,begitupun presiden juga berwenang membuat Undang Undang namun mereka tidak berwenang mengubah dasar negara karna dasar negara tidak diatur dalam perundang undangan. jadi rancangan undang-undang itu harus dibatalkan bukan diakhiri pakai lisan Karena ini sudah merupakan rancangan undang-undang maka di dibatalkan dengan rapat penetapan tidak bisa hanya di akhiri sampai di sini karena dia sudah merupakan rancangan undang undang Melalui rapat pleno semua Fraksi membatalkannya juga melalui rapat pleno” Tutup Alamsyah