Surat Dirjen RB Agus Widjayanto itu Surat Tanggapan, Bukan Surat Keputusan.

oleh -136 views

 

 

Bupati Pesawaran

Hari ini, Rabu 14/04, Kuasa Hukum Dari Penggugat Haryanti Sutanto yaitu Advokat JJ Armstrong Sembiring terpaksa Keputusan Sela tertunda karena para tergugat Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN DKI Jakarta, Kantah Jaksel.

Dalam persidangan hari ini pihak kementerian ATR/BPN yang hadir dan Kantah Jakarta Selatan hadir, tapi pihak tergugat III yaitu Kanwil BPN DKI Jakarta tidak menghadiri persidangan.

Dengan kata lain hanya tergugat pertama, kedua dan keempat, tapi yang memberikan bukti awal hanya tergugat IV yaitu Kantah Jaksel yang berisikan uraian bukti awal terkait kompentensi absolut Pengadilan, yaitu “Sehubungan Dengan Gugatan yang diajukan oleh Haryanti Sutanto Melalui Kuasanya JJ Amstrong Sembiring,SH, MH , yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No.778 / Pdt.G/ 2020/ PN .JKT Sel tanggal 17 September 2020, Perkenankanlah kami Selaku kuasa dari dan untuk atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan sebagai pihak Tergugat IV , berdasarkan Surat kuasa Nom16 / Sku – MP .02.01/ XI / 2020 tanggal 10 November 2020 ,dengan ini kami mengajukan BUKTI AWAL sebagai Berikut ;

1.Bukti T.IV – 1 : Print Out pasal 48 , Undang – Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2.Bukti T.IV – 2 ; Print out Pasal 134 H.I .R ( Herizen Inlandsh Reglement ) Reglemen Indonesia yang diperbaharui ( R.I.B ) .

728×90 Leaderbord

Menurut JJ Amstrong Sembiring, yang masih terkait terhadap bukti awal tergugat tersebut, ia mengatakan Pengertian Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(“UU 5/1986”) yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”