Surat Tanggapan Dirjen,Disuruh Gugat PTUN ,Mereka Ngerti Hukum,Ga Sih ?

oleh -1.873 views

 

Jakarta, Hari ini Rabu tanggal 31 Maret saya JJ Amstrong Sembiring, SH, MH sebagai kuasa Penggugat korban Mafia Tanah yang berperkara di PN Jakarta Selatan dalam perkara nomor perkara 778/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL yang dipimpim Ketua Majelis Hakim Siti Hamida, Hakim Anggota Suharno, dan Hakim anggota Achmad Guntur telah menerima Duplik dari Tergugat I (Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil), Tergugat II (Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah), Tergugat III (Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta) dan Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan) melalui Ecourt Mahkamah Agung yang telah diverifikasi.

Ternyata isi Duplik Para Tergugat tersebut hanya cuma mengulang-ngulang copy paste dari surat Eksepsi mereka sebelumnya dan aneh nya lagi surat Duplik tersebut tidak ada dasar hukumnya, mereka nyata-nyata memang gak faham hukum dan saya sangat menyayangkan sekali kualitas cara berpikirnya, ujar Amstrong.

Saya kasih contoh saja cara berpikir mereka itu tidak memahami hukum tapi diulang-ulang di dalam surat Dupliknya, yaitu pihak yang mewakili Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil sebagai Tergugat I dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah sebagai Tergugat II yang mengatakan bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya secara nyata dan jelas yang menjadi titik berat dari dalil gugatannya adalah terbitnya Surat Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah nomor PN.04.01/83-800/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang menimbulkan kerugian baginya. Bahwa perlu TERGUGAT I Dan II sampaikan apabila Surat Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor PN.04.01/83-800/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dirasa merugikan oleh PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, demikian Amstrong mengatakan.

Padahal sudah dijelaskan dan diberikan pemahaman secara terang benderang di dalam surat Replik yang telah dilayangkan dari kantor Advokat Amstrong Sembiring, yang mengatakan bahwa SURAT NO. P.N. 04.01/ 83-800/ II/ 2020 YANG DIKELUARKAN DAN DITANDANGANI OLEH PIHAK TERGUGAT II ADALAH MERUPAKAN SURAT TANGGAPAN BUKAN SURAT KEPUTUSAN .

Amstrong kemudian mengatakan bahwa senyatanya Surat Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor PN.04.01/83-800/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 ADALAH BUKAN KEPUTUSAN TUN (TATA USAHA NEGARA) karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) yang berbunyi:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa dengan demikian maka sudah jelas mengenai Surat Tanggapan No. P.N. 04.01/ 83-800/ II/ 2020 yang dikeluarkan dan ditandangani oleh pihak TERGUGAT II yaitu saudara RB. Agus Widjoyanto selaku Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah itu ADALAH BUKAN SURAT KEPUTUSAN dan juga bukan merupakan suatu tindakan hukum TUN (Tata Usaha Negara) yang dikeluarkan oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang undangan yang mengatur sehingga surat tersebut bukan merupakan suatu Keputusan TUN (Tata Usaha Negara) ujar Amstrong sekali lagi mengatakan.

728×90 Leaderbord

Bahwa Surat Tanggapan itu sangat jauh berbeda dengan Surat Keputusan, karena Surat Keputusan itu merupakan sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang undangan yang mengatur. Surat Keputusan itu bersifat konkret, individual dan final. Surat Keputusan itu juga langsung ditujukan kepada pihak yang dimaksud dan tidak disebarkan secara umum dan yang menjadi keputusan atau pernyataan final yang merupakan suatu solusi atau akhir dari setiap permasalahan yang ada ;

Bahwa oleh sebab itu Surat Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor PN.04.01/83-800/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tidak memiliki fungsi serta kegunaan karena tidak memberikan kepastian hukum atau keputusan sebagai solusi permasalahan, atau tidak mendapatkan penetapan tertulis secara resmi dari instansi atau badan terkait, atau juga tidak memperoleh tindakan hukum perundang-undangan dan tidak memiliki jaminan legalitas hukum secara tertulis bagi PENGGUGAT ;

Dari akhir pembicaraan tersebut, Amstrong mengatakan, BAHWA INI MEMBUKTIKAN PARA TERGUGAT SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA SANGAT TIDAK MEMAHAMI HUKUM DENGAN BAIK, SEHINGGA TIDAK BISA MEMBEDAKAN ANTARA SURAT TANGGAPAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN MAKA TIDAK HERAN APABILA SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIFIKAT NOMOR 1152 YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BISA DIPAHAMI DENGAN BAIK SECARA MENYELURUH. DAN INI JUGA MEMBUKTIKAN NYATA-NYATA BAHWA KUALITAS PARA TERGUGAT SANGAT BURUK SEBAGAI PELAYAN  MASYARAKAT .

Bahwa cara-cara seperti itu nampak terasa mereka memang sengaja untuk menahan permohonan pembatalan sertifikat yang saya mohonkan itu dan oleh mereka diambangkan sampai batas waktu tidak tertentu dan itu targetan mereka, alasan tersebut sangat masuk akal karena tindakan mereka yang sangat tidak profesional dan abainya TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat saya buktikan sebagai PENGGUGAT dan juga sudah saya uraikan di dalam surat gugatan yaitu sebagai berikut :

Ketika saya Di Tingkat Kantor Pertanahan Jakarta Selatan

Kepala seksi perkara perdata saudara Ign Ardi Susanto dengan arogan mengatakan bahwa permohonan terkait dengan putusan PK tersebut tidak bisa dipakai karena yang dipakai adalah putusan kasasi ;

Kepala Seksi Perkara Perdata tersebut mengatakan bahwa Akta Hibah yang telah dianalisa Majelis Hakim Agung di dalam putusan Mahkamah Agung katanya belum diuji di Pengadilan;

PENGGUGAT untuk bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan melalui puluhan surat resmi tidak pernah ditanggapi. (Bukti P-5)

Dan ketika saya Di Tingkat Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta

Kepala seksi perkara perdata saudara Marwan mengatakan hal yang sama bahwa permohonan terkait dengan putusan PK tersebut tidak bisa dipakai karena yang dipakai adalah putusan kasasi;

PENGGUGAT keinginan untuk bertemu dengan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta melalui puluhan surat resmi tidak pernah ditanggapi. (Bukti P-6)

Dan terakhir ketika saya Di Tingkat Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BPN

Kepala Seksi Perkara Perdata saudara Marcellinus Wiendarto dengan arogansinya juga mengatakan bahwa permohonan permohonan terkait dengan putusan PK tersebut tidak bisa dipakai karena yang dipakai adalah putusan kasasi ;

Kepala Subdirektorat Saudari Shinta Purwitasari juga sama hal dengan arogansi mengatakan bahwa permohonan permohonan terkait dengan putusan PK tersebut tidak bisa dipakai karena yang dipakai adalah putusan kasasi dan kemudian selalu menghindar dan melempar urusannya kepada saudara Marcellinus Wiendarto alias Endo ;

Semua dalam proses berkas permohonan tidak mengedepankan adanya asas keterbukaan ;

Rapat dan berkaitan dengan kajian permohonan tersebut dimana Pemohon tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberitahukan ;

PENGGUGAT untuk bertemu dengan Direktur Perkara, Direktorat Jenderal, Setjen, Wakil Menteri dan Menteri melalui puluhan surat resmi tidak pernah ditanggapi. (Bukti P-7)

Bahwa apa yang dikemukakan diatas bahwa nyata-nyata terbukti pandangan hukum yang sangat menyesatkan dan mereka kompak seirama dalam pandangan hukumnya baik itu dari pandangan kepala seksi perkara perdata yang bernama Ignatius Ardi Susanto, SH pada kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan, atau saudara Marwan merupakan Kepala Seksi Perkara Perdata di Kanwil BPN DKI Jakarta maupun saudara Marcellinus Wiendarto alias Endo Kepala Seksi Perkara Perdata Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BPN serta saudari Shinta Purwitasari Kepala Subdirektorat yang juga mengatakan bahwa Peninjauan Kembali (PK) Soerjani Sutanto yang telah ditolak dalam perkara tersebut di Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali (PK) maka putusan akan kembali lagi ke putusan Kasasi dan itu adalah merupakan cara pandang yang sangat menyesatkan dan tidak bertanggung jawab ;

Hal ini jelas-jelas permainan Mafia Tanah yang ada di BPN yaitu merupakan pesanan, yang berkerja secara terstruktur dan sistematis, karena bagaimana mungkin sertifikat atas Alm Soeprapti bisa diubah ke nama Soerjani Sutanto dengan status peralihan hak nya bodong tapi sertifikat tersebut bisa diproses, lolos dan tercatat di BPN, sangat aneh dan ganjil ujar Amstrong.