Taliban pada Selasa (4/7/2023) telah melarang salon kecantikan wanita di Afghanistan, kata seorang juru bicara pemerintah.
Tindakan ini menjadi pengekangan terbaru atas hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan Afghanistan, menyusul dekrit yang melarang mereka dari pendidikan, ruang publik, dan sebagian besar bentuk pekerjaan.
Seorang juru bicara Kementerian Kebajikan dan Wakil Taliban, Mohammad Sidik Akif Mahajar, tidak memberikan rincian larangan tersebut. Ia hanya membenarkan isi surat yang beredar di media sosial.
Surat yang dikeluarkan kementerian, tertanggal 24 Juni menyatakan, perintah lisan dari pemimpin tertinggi, Hibatullah Akhundzada. Larangan itu menargetkan ibu kota, Kabul, dan semua provinsi, dan memberikan pemberitahuan satu bulan kepada salon kecantikan di seluruh negeri untuk menghentikan bisnis mereka. Setelah periode itu, mereka harus menutup dan menyerahkan laporan tentang penutupan mereka. Surat itu tidak memberikan alasan pelarangan.
Perintah itu dilakukan beberapa hari setelah Akhundzada mengklaim bahwa pemerintahnya telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan kehidupan perempuan di Afghanistan.
Seorang pemilik salon kecantikan mengatakan dia adalah satu-satunya pencari nafkah keluarganya setelah suaminya meninggal dalam bom mobil tahun 2017. Dia tidak ingin disebutkan namanya atau menyebutkan salonnya karena takut akan pembalasan.
Antara delapan hingga 12 wanita mengunjungi salonnya di Kabul setiap hari, katanya.
“Hari demi hari mereka (Taliban) memaksakan pembatasan pada perempuan,” katanya kepada The Associated Press. “Mengapa mereka hanya menargetkan wanita? Bukankah kita manusia? Bukankah kita punya hak untuk bekerja atau hidup?”
Terlepas dari janji awal pemerintahan yang lebih moderat daripada selama masa kekuasaan mereka sebelumnya pada 1990-an, Taliban telah memberlakukan tindakan keras sejak merebut Afghanistan pada Agustus 2021 ketika pasukan AS dan NATO ditarik keluar .
Mereka telah melarang perempuan dari ruang publik, seperti taman dan pusat kebugaran , dan menindak kebebasan media. Langkah-langkah tersebut telah memicu kegemparan internasional yang sengit, meningkatkan isolasi negara pada saat ekonominya runtuh, dan telah memperburuk krisis kemanusiaan
