Terlapor Halu (red, Halusinasi) Memutar Balik Fakta, Perlu Dicamkan Kebenaran Akan Selalu Mencari Jalannya, Dan Cepat Atau Lambat Kebenaran Akan Terungkap

0 135

 

Pada hari kamis tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana jadwal undangan yang telah diterima dari kantor hukum Amstrong Sembiring SH MH & Rekan bahwa rencana sidang digelar pada jam 10 pagi sampai dengan selesai, kemudian oleh karena terlapor dan salah satu anggota dari unsur akademisi datang agak terlambat akhirnya sekitar jam 11-an (siang hari) baru sidang Majelis Pengawas Notaris tersebut dilaksanakan, acara persidangan MPD Notaris tersebut dilakukan di ruang rapat lantai IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono No 24 Cawang Jakarta Timur.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh kami dari kantor Amstrong Sembiring, SH MH & Rekan dengan prinsipal sebagai pelapor dan terlapor oknum Notaris Soehardjo Hadie Widyokusumo SH yang didampingi oleh suaminya, berikut perwakilan dari unsur akademisi, unsur pemerintah dan organisasi notaris sebagai pimpinan sidang yaitu Notaris – Leolin Jayayanti, SH, MKn

Dalam kesempatan pada acara tersebut, pertama secara aspek materil Saya sebagai kuasa pelapor mempersoalkan mengenai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Dan Akta Persetujuan Dan Kuasa.

Bahwa “Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama” Dan “Akta Persetujuan Dan Kuasa” itu cuma istilah hukum saja sama halnya dengan istilah hukum “Akta Pemindahan Kuasa atau Akta Kuasa” dan itulah liciknya Oknum Notaris yang bersama-sama dengan Pengcara Hitam yang mengkonstrusikan hukum seperti itu, kita jangan terkecoh dengan judul akta otentik tersebut karena isinya tersebut sangat jauh dari makna judul akta tersebut dan Akta tersebut merupakan isi yang terlarang yang sebagaimana terdapat di dalam Akta Kuasa Mutlak , dimana akta yang sudah lama dilarang karena dinilai sebagai suatu Penyelundupan Hukum.

Sebagaimana kita ketahui Penyelundupan hukum itu didefinisikan sebagai hukum nasional yang dikesampingkan karena hukum nasional nya tidak memberikan apa yang diinginkan para pihak. Jadi dapat dikatakn penyelundupan hukum itu dapat terjadi bilamana seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan berlakunya suatu hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional. Tujuan penyelundupan hukum adalah untuk menghindarkan suatu syarat atau akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang diinginkan dan menguntungkannya.

Saya berikan contoh yaitu “Akta Persetujuan Dan Kuasa” atau “Pernyataan Kesepakatan Bersama” yang dibuat pada tanggal 8 April 2011 oleh kantor Notaris/ PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo, isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut. “Akta Persetujuan Dan Kuasa” atau “Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain.

Perbuatan yang dilakukan Notaris/ PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo itu sangat dilarang secara hukum, yang dapat di buktikan secara hukum sebagai berikut, yaitu :
Adanya Putusan MARI No;3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No. 199 K/TUN/2000 tertanggal 17 Oktober 2002 dengan ketua majelis (almarhum) Prof. Dr Paulus E Lotulung, dengan kaidah hukum sebagai berikut:
1. Istilah hukum “Akta Pemindahan Kuasa” isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut;
2. “Akta Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain. Menurut Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984.
Hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyeludupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”. Disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 B.W.

Dan yang kedua, secara aspek formil Saya sebagai kuasa pelapor juga mempersoalkan mengenai perbuatan notaris tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan sikap Oknum Notaris tersebut yang tidak pernah memberikan saran, nasehat, akibat dampaknya dari akta tersebut jika ditandatangani,
2. Oknum Notaris tersebut saat pembacaan akta yang tidak lengkap karena terpotong-potong ada pembicaraan dari pihak pengacara lawan (Pengacara Soerjani Sutanto) namun nyata-nyata tidak menggubrisnya atau memang sengaja untuk mengaburkan isi di dalam akta tersebut supaya tidak terfokuskan sasaran dari target korban.
3. Pada saat penandatangan akta tersebut yang dilakukan oleh Oknum Notaris hanya cuma dihadiri oleh satu pihak yaitu klien kami. Membuktikan kita ini mempunyai itikad baik dan percaya sebelumnya dengan notaris tersebut, kenyataan kebaikan dan kepercayaan kita dikhianati cara-cara licik seperti ini.
4. Pembuatan Oknum Notaris tersebut sebelum tanda tangan dan sesudah menandatangani telah melakukan dan memberikan bujukan rayu atau iming-iming akan diberikan bagian mutlak waris oleh Soerjani Sutanto kepada klien kami baik dikantor maupun diluar kantor notaris
5. Pada saat penandatangan akta tersebut suaminya oknum notaris tersebut tidak nampak batang hidungnya dan tidak ada di dalam ruangan notaris yang ada hanya staf nya yaitu 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, dan baru setelah kita selesai keluar dari ruangan saya melihat suaminya tersebut ada disebelah lagi duduk-duduk santai nganggur saja.
6. Faktanya Oknum Notaris tersebut memang sangat tidak amanah, tidak jujur dan tidak bisa menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

Demikian dari acara aktivitas persidangan di MPD Notaris

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ