The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai investor asal Australia hingga saat ini masih wait and see sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tak hanya itu, investor Australia juga dinilai lebih tertarik untuk berinvestasi di bagian timur Indonesia seperti Papua atau Nusa Tenggara.
“Saya memandang Australia masih wait-and-see dan tidak buru-buru mengambil kesempatan (untuk berinvestasi di IKN, red),” ujar Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad saat dihubungi.
Padahal menurut Tauhid, pemerintah Indonesia juga telah memberikan insentif yang banyak bagi investor IKN, mulai dari tax holiday hingga super tax deductions. Namun, hal yang menghambat investor adalah status dari lahan yang tersedia di IKN.
“Saya lihat masalahnya adalah soal status lahan. Sebagian lahan yang ditawarkan statusnya belum clear and clean. Lalu, soal infrastruktur dasar. Para investor melihat tunggu dulu sampai (infrastruktur dasar, red) benar-benar siap. Di mana pun pemerintah menggunakan APBN untuk memperbaiki infrastruktur dasar,” jelas Tauhid.
Populasi juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor sebelum berinvestasi di IKN. Tauhid menjelaskan investor memiliki perhitungan sendiri dan lebih tertarik untuk berinvestasi jika jumlah penduduk IKN sudah mencapai level tertentu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Australia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pada pertemuan Annual Leaders’ Meeting tersebut, Jokowi juga sempat menyinggung terkait proyek IKN.
“Terkait pembangunan IKN, Indonesia mendorong sektor swasta Australia dan National Capital Authority Australia untuk bekerja sama dengan Otoritas IKN,” ucap Jokowi di Sydney, Selasa (4/7/2023).
Pada pertengahan Juni 2023, Otoritas IKN mencatat sudah menerima lebih dari 200 letters of intent (LOI). Sebanyak 106 LOI ini berasal dari investor Indonesia. Jepang telah menyerahkan 26 LOI, sedangkan dari Singapura mencapai 22 LOI.
Diketahui, pembangunan IKN membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Sekitar 20% dana pembangunannya akan berasal dari APBN. Sedangkan sisanya berasal dari sektor swasta.
