Tindak Lanjut Pemanggilan 5 Pimpinan Daerah Yang kotanya menjadi Lokasi Penyelenggaraan Audisi Beasiswa Bulutangkis Anak

0 44

dnewsmedcenter – Hari ini, Jumat 16 Agustus 2019 bertempat di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta Pusat, hadir wakil-wakil dari 5 kota/kabupaten yang menjadi target pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan audisi beasiswa Bulutangkis anak, yakni wakil dari Kabupaten Karang anyar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan rapat koordinasi bersama kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Sehari sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2019, dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polrestabes kota bandung, Wakil Walikota Bandung berkesempatan bertemu dengan Komisioner bidang Kesehatan dan Napza -Sitti Hikmawatty telah menyampaikan beberapa hal, terkait penyelenggaraan audisi yang sudah terlanjur dilaksanakan. Selanjutnya akan diagendakan untuk pertemuan berikutnya, terkait dengan komitmen Pimpinan di Kota Bandung sebagai peraih kategori Kota Layak Anak tingkat Nindya, dalam melakukan perlindungan pada anak agar tidak terpapar oleh rokok.

Berdasarkan hasil kajian KPAI melalui Pokja Tobacco Control – KPAI, di dapatkan penjelasan yang sangat komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan industry rokok, mulai dari UU no 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, UU no 36 tahun 2016 tentang Kesehatan, UU no 39 tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Pemerintah (PP) No 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, bahkan di semua kota tersebut telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang tata cara berkegiatan terkait pelibatan anak dan unsur industri rokok. Lebih lanjut dapat di lihat dalam table berikut :

Perda-perda yang ada ini, bahkan memuat pula secara jelas sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.

Sebagai contoh Penyelenggaraan audisi di Purwokerto ini berpotensi melanggar beberapa pasal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yakni:
1.Pasal 14
(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
b.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Penyelenggaraan Audisi Umum Djarum berpotensi melanggar Pasal 14 ayat (1) poin jika tidak dilakukan upaya perbaikan/penyesuaian, Hal ini dikarenakan audisi umum dengan jelas menampilkan logo serta brand image Djarum diseluruh lokasi kegiatan dalam bentuk beraneka ragam; seperti booth, pembatas lapangan, game, seragam panitia bahkan seragam peserta yang merupakan anak dibawah 18 tahun.

2.Pasal 15
(1)Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Penyelenggaraan Audisi Umum Djarum berpotensi melanggar pasal 15 ayat (1) dikarenakan peserta audisi bulutangkis yang di sponsori Djarum ini adalah anak di usia 8 – 12 tahun.

Dalam Perda KTR Banyumas ini disebutkan beberapa sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut diatas.
Untuk pelanggaran Pasal 14, sanksi yang diberikan dapat berupa:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
d.pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Sedangkan untuk pelanggaran Pasal 15 sanksi yang diberikan lebih tegas yakni pemberhentian kegiatan, seperti yang tertulis di ayat (2) dari pasal yang sama
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi penghentian kegiatan.

Tidak semua Pemda dimintai izin penyelenggaraan oleh Panitia Audisi Beasiswa

Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat, dilaporkan bahwa ada panitia yang bahkan tidak mengajukan izin untuk kegiatan ini di salah satu kota. Tentunya atas dasar hal ini, KPAI sebagai sebuah Lembaga Pengawas, sangat mensupport dan mendukung Pemerintah Daerah untuk bisa menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkannya tersebut, termasuk mendorong agar Pemda berani mengambil langkah tegas, jika memang diharuskan oleh Undang-undangnya.

Lebih lanjut, Rapat koordinasi yang membahas tentang payung hukum kegiatan yang memiliki ikatan erat dengan industri rokok, berakhir dengan ditanda tanganinya beberapa kesepakatan yang bersifat jangka pendek, sebagai berikut :

Sesuai dengan agenda kesepakatan ini, maka PEMDA melalui dinas terkait akan memanggil kembali pihak panitia dalam waktu dekat, untuk dilakukan review ulang terkait izin penyelenggaraan kegiatan yang telah diberikannya tersebut, agar dilakukan penyesuaian sesuai tata cara aturan kegiatan yang ada.

Tindak lanjut jangka menengah, walaupun belum disampaikan secara eksplisit dalam kegiatan rapat koordinasi tadi, namun tetap menjadi agenda prioritas yang akan diselesaikan oleh KPAI sebagai target agenda kinerja tahun 2019, termasuk di dalamnya melakukan review PP 109 tahun 2012 menuju Undang-undang Penanggulangan Dampak Tembakau yang memiliki perspektif Perlindungan Anak.

Dampak pada status Kota Layak Anak

Rapat koordinasi tadi juga telah menyinggung tentang status 5 kota penyelenggara yang memiliki predikat Kota Layak Anak dengan berbagai tingkatan, mulai dari Tingkat Pratama yakni Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purwokerto, lalu tingkat Madya pada Kabupaten Kudus, tingkat Nindya pada Kota Bandung dan Predikat tingkat Utama pada kota Surabaya.
KPPPA akan melakukan kajian ulang pada status kota tersebut, jika dirasakan perlu. Namun demikian pemberian penyadaran terhadap upaya perlindungan anak di semua lini stakeholders Pemerintahan dan juga masyarakat pada tahap awal, akan dijadikan prioritas utama bagi terselenggaranya kepentingan terbaik anak.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ