Upaya penertiban dan relokasi pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur yang berakhir bentrok antara petugas Satpol PP dengan pedagang beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Ratusan pedagang yang tidak terima dengan sikap Satpol PP Sidoarjo, bersama ratusan massa Madura Asli (Madas) menggelar aksi demo di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo di kawasan jalan Sultan Agung, Sidoarjo, Kamis (10/8/2023) siang.
Ratusan pedagang yang didominasi kalangan emak-emak bersama ratusan massa Madura Asli dari berbagai daerah di Jawa Timur ini melakukan orasi tuntutan di depan kantor Pemkab Sidoarjo. Sambil membawa sejumlah spanduk, mereka menutup pintu utama Pemkab Sidoarjo.
Menurut Ketua Umum Madas Indonesia, Berlian Ismail Marjuki, aksi pedagang ini untuk menuntut Bupati Sidoarjo bertanggungjawab atas sikap Satpol PP yang menyerang dan terlibat bentrok dengan pedagang asal Madura di pasar Larangan, Sidoarjo beberapa waktu lalu. Mereka juga menuntut Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor untuk mengecek dan memeriksa dugaan pungli yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo yang menerima uang retribusi dari pedagang.
“Anggota kami sudah bayar setiap hari kurang lebih Rp 400.000, dan itu belum yang bulanan, kita punya bukti lengkap,” ujar Berlian.
Menurut Berlian, para pedagang yang digusur dan ditertibkan Satpol PP Sidoarjo beberapa waktu lalu, telah membayar uang retribusi senilai Rp 400.000 per hari selama 15 tahun yang diberikan kepada Disperindag Sidoarjo. Oleh karena itu, pihaknya sudah membuat laporan pada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas tentang dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum Disperindag.
“Nanti akan membuat laporan lagi ke Polresta Sidoarjo, bahwa dinas jelas menerima uang, dan akan kita laporkan tentang korupsinya,” ungkapnya.
Meski aksi sempat memanas, namun dalam aksinya, pedagang dan massa Madura Asli se-Jatim ini lebih memlih berorasi dan menutup pintu utama Pemkab Sidoarjo dengan pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Untuk menyaring keinginan dan tuntutan, sejumlah perwakilan aksi demo diijinkan masuk ke dalam kantor Pemkab Sidoarjo untuk dilakukan pertemuan dengan dinas terkait.
