Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya terus mendukung praktik baik dalam implementasi registrasi kartu perdana operator seluler

oleh -457 views

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya terus mendukung praktik baik dalam implementasi registrasi kartu perdana operator seluler. Fokusnya adalah menolak kartu perdana yang dijual dengan sudah ada namanya.

“Mari kita bangun ekosistem telekomunikasi yang lebih sehat. Mari bersama menggelorakan penjualan kartu prabayar yang betul-betul kosong, kartu yang belum ada nama penggunanya. Bagi masyarakat yang membeli kartu perdana harus betul-betul mengisi nama, NIK dan nomor KK sendiri,” kata Zudan dalam keterangan pers dari Puspen Kemdagri, Sabtu (10/7/2021).

Menurut Zudan, hal ini dilakukan seiring dengan cita-cita nasional membangun single identity number (SIN) dengan menggunakan segala sesuatu secara lebih bertanggung-jawab untuk keutuhan dan keselamatan bangsa.

“Praktik baik dalam registrasi kartu perdana ini, tentu saja demi kemudahan dalam berkomunikasi sosial dan bertransaksi ekonomi. Termasuk transaksi politik yang kedepan bisa jadi melalui elektronik voting yang berbasis kartu prabayar atau dengan nomor HP,” imbuhnya.

Zudan menyebutkan, kolaborasi Ditjen Dukcapil dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) sudah berlangsung sangat intensif lebih dari 5 tahun yang lalu. Saat ini, sudah 3.707 lembaga pusat dan daerah yang menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan Dukcapil.

“Dari 10 pengakses data terbesar untuk verifikasi, lima di antaranya adalah operator seluler. Adapun urutan 10 pengakses terbesar selengkapnya adalah Telkomsel, BPJS Kesehatan, XL Axiata, Indosat, Kemensos, Hutchison 3, BRI, BPJS Naker, Smartfren, Kemkes,” paparnya.

Berdasarkan data Ditjen Dukcapil hingga 14 Juni 2021, sudah 6,2 miliar kali data kependudukan diakses seluruh lembaga pengguna untuk verifikasi.

Khusus untuk perusahaan kartu prabayar, hingga 7 Juli sudah sebanyak 2,6 miliar kali data NIK diakses. Jumlah ini terdiri hit NIK dan Nomor KK berhasil diverifikasi sebanyak 1,9 miliar kali, NIK tidak ditemukan 381.000 kali, NIK dan Nomor KK tidak sesuai sebanyak 300.000 kali.

No More Posts Available.

No more pages to load.