Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tercapai sejalan dengan penegakan hukum yang kuat.
Pakar hukum tata negara STIH IBLAM Jakarta Radian Syam mengatakan, pemerintah mempunyai peran signifikan untuk mendorong penegakan hukum yang lebih adil, merata, dan transparan sehingga bisa memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi dunia usaha.
"Prioritas utama dalam sektor hukum harus difokuskan pada pembenahan birokrasi hukum, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha," ujar Radian Syam kepada wartawan, Rabu (23/10/2024).
Menurut Radian, program-program prioritas dan unggulan Prabowo-Gibran, seperti swasembada pangan dan energi, bisa berjalan efektif dan efisien jika seiring dengan penegakan hukum yang kuat. Apalagi, kata dia, kementerian koordinator di sektor hukum dan politik sudah dipecah menjadi dua dan diisi dengan tokoh yang mumpuni di bidangnya, termasuk di kementerian dan lembaga teknis hukum, HAM, politik dan keamanan.
"Terlebih dengan sudah ada dua menko yakni menko bidang Hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan serta menko bidang politik dan keamanan pada Kabinet Merah Putih," tandas dia.
Radian juga mendorong pemerintah Prabowo-Gibran melanjutkan reformasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan dengan memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Selain itu, kata dia, perlu ada penguatan koordinasi antara lembaga penegakan hukum untuk memberantas korupsi.
"Kita juga berharap perlunya memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Reformasi sistem peradilan yang lebih inklusif, seperti kemudahan dalam mengakses layanan bantuan hukum dan modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi, menjadi salah satu isu utama yang diharapkan bisa diwujudkan," imbuh Radian.
Radian mengungkapkan Presiden Prabowo telah berjanji dalam kampanyenya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melalui penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Sementara itu, kata dia, Wakil Presiden Gibran, dengan latar belakangnya sebagai kepala daerah, dipandang mampu membawa perspektif baru dalam upaya memperbaiki birokrasi hukum di tingkat daerah.
"Penting juga untuk dicatat bahwa dengan terpilihnya Gibran, yang mewakili generasi muda, banyak pihak optimistis bahwa revolusi teknologi dalam penegakan hukum akan lebih dipercepat, seperti penggunaan platform digital dalam proses pengadilan, serta sistem pengawasan yang berbasis teknologi untuk mendukung transparansi," jelas dia.
"Dalam menghadapi tantangan masa depan, harapan besar tertuju pada komitmen pemerintahan baru ini untuk membawa Indonesia menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, transparan, dan mampu menjawab tuntutan zaman. Teknologi dan kecepatan informasi memainkan peran yang semakin signifikan," pungkas Radian menambahkan.
