Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto sudah menggandeng 400 perusahaan swasta untuk terlibat membangun desa, khususnya desa yang masuk kategori daerah tertinggal. Menurut Yandri, hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menyiasati keterbatasan anggaran di Kemendes PDT.
"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 CSR perusahaan yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," ujar Yandri dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Yandri menegaskan, konsep membangun desa ke depannya adalah kerja kolaboratif, karena anggaran negara belum cukup memadai membangun desa yang sukses. Karena itu, kata dia, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi.
"Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa," tutur dia.
Yandri mengatakan kerja sama desa dengan perusahaan sudah memiliki bukti nyata bisa membangkitkan ekonomi desa, tanpa menggunakan APBN. Hal tersebut merupakan salah satu temuannya selama dua pekan berkunjung ke sejumlah desa.
"Contohnya kita ke Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, mereka memproduksi Kendang Jimbe yang diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional," ungkap dia.
Menurut Yandri, kisah-kisah sukses desa tersebut perlu dibagikan untuk menjadi contoh pemberdayaan desa lain di Indonesia. Dia mengatakan, pengelolaan potensi desa tidak melulu menunggu anggaran negara. Dia juga mengimbau perusahaan-perusahaan swasta agar bisa berkolaborasi membangun dan mengelola potensi-potensi desa.
"Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tetapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik," pungkas Yandri.
.jpg)