“Kami sangat menyayangkan polemik ini terjadi. Seharusnya, ada upaya untuk mencari solusi terbaik tanpa memperbesar masalah yang ada,” ujar Nuril saat ditemui di sekretariat LSM Triga Nusantara Indonesia DPC Tanggamus, Sabtu (23/12).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Apdesi Ulu Belu, Hendi Antoni, turut hadir dan menyampaikan kegelisahannya kepada Nuril. Menurut Hendi, polemik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
"Ketua Apdesi Ulu Belu menyampaikan rasa kecewanya atas situasi ini. Beliau mengatakan bahwa banyak hal yang diberitakan tidak sepenuhnya benar. Masalah ini seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan," kata Nuril mengutip pernyataan Hendi Antoni.
Lebih lanjut, Nuril menjelaskan bahwa isu iuran yang menjadi sorotan sejumlah pihak tidak terkait dengan institusi pemerintah. Ia menegaskan bahwa iuran tersebut murni digunakan untuk operasional organisasi Apdesi dan tidak ada kaitannya dengan setoran kepada institusi tertentu.
“Iuran yang dipersoalkan adalah iuran wajib untuk keberlangsungan organisasi Apdesi, bukan untuk disetor ke institusi tertentu. Iuran tersebut merupakan dana pribadi dan sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan internal organisasi,” tegas Nuril.
Ia juga berharap agar pihak-pihak yang terlibat dapat memahami fakta sebenarnya sebelum membuat pernyataan yang justru memperkeruh suasana. Nuril menekankan pentingnya dialog dan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman yang merugikan semua pihak.
Ajakan untuk Penyelesaian Secara Musyawarah
Nuril mengajak semua pihak, termasuk media dan LSM lainnya, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengedepankan musyawarah. Ia mengingatkan bahwa fokus utama seharusnya pada kepentingan masyarakat, bukan pada konflik internal.
“Kita harus bijak dalam menyikapi masalah ini. Apdesi adalah organisasi yang berfungsi untuk mendukung kemajuan desa-desa di Ulu Belu. Polemik ini tidak seharusnya mengganggu tujuan utama tersebut,” tutup Nuril.
Sebagai bentuk pencegahan konflik serupa di masa depan, LSM Triga Nusantara Indonesia DPC Tanggamus merekomendasikan langkah transparansi dalam pengelolaan anggaran organisasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari tuduhan yang tidak berdasar.
Publik pun berharap agar semua pihak dapat bersikap profesional dan menjadikan polemik ini sebagai pelajaran untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik di masa mendatang. (Tim)
.jpg)
