Skandal darurat militer Korea Selatan berimbas pada penangkapan empat jenderal negara itu dalam empat hari. Mereka yang ditangkap termasuk Komandan Angkatan Darat Korea Selatan Jenderal Park An-su pada Selasa (17/12/2024).
Jenderal Park An-su resmi ditangkap atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Park menjadi pejabat tinggi keempat yang ditangkap dalam skandal darurat militer yang mengguncang negara tersebut, setelah Presiden Yoon Suk-yeol diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Nasional.
Park An-su ditunjuk sebagai komandan darurat militer Korea Selatan saat Presiden Yoon mengumumkan keadaan darurat pada 3 Desember 2024. Jaksa menuduh Park berperan aktif dalam mengatur pengerahan pasukan untuk mengendalikan gedung parlemen dan mendukung tindakan represif lainnya.
"Dia juga terlibat langsung dalam komunikasi dengan pemimpin Badan Kepolisian Nasional Korea untuk memobilisasi kekuatan militer," ungkap kantor kejaksaan dalam konferensi pers.
Sebelum Park, sejumlah pejabat tinggi militer telah ditangkap, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan tiga letnan jenderal lainnya, Yeo In-hyung, Kwak Jong-keun, dan Lee Jin-woo.
Jenderal Yeo In-hyung ditangkap atas tuduhan pemberontakan karena memberikan daftar politisi yang harus ditahan kepada Badan Intelijen Nasional. Letnan Jenderal Kwak Jong-keun diduga menggerakkan pasukan khusus untuk menyerbu gedung parlemen dan tiga fasilitas komite pemilihan nasional.Letnan Jenderal Lee Jin-woo dituduh memobilisasi 200 tentara untuk memblokade gedung parlemen pada malam darurat militer. Jaksa menuding tindakan mereka sebagai upaya menghasut kerusuhan untuk membatalkan konstitusi Korea Selatan.
Status darurat militer Korea Selatan yang diberlakukan pada 3 Desember 2024 malam berlangsung selama enam jam sebelum mendapat perlawanan dari parlemen. Resolusi darurat militer dicabut, dan Presiden Yoon Suk-yeol akhirnya dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember. Kini, Yoon menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Agung terkait status hukumnya.
Darurat militer Korea Selatan ini mengungkap ketegangan mendalam dalam politik Korea Selatan. Presiden Yoon dikritik karena tindakannya yang dianggap melanggar konstitusi dan mengancam stabilitas negara.
