Dua pejabat tinggi yang menjadi komandan Badan Pengawal Presiden Korea Selatan (Presidential Security Service/PSS), Park Chong-jun dan Kim Seong-hoon menolak memenuhi permintaan interogasi polisi pada Sabtu (4/1/2025). Kedua pejabat tersebut menegaskan tidak dapat meninggalkan posisi mereka, mengingat pentingnya misi keamanan terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
PSS mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan polisi untuk menjadwalkan ulang sesi interogasi. Permintaan ini terkait tuduhan penghalangan komandan pengawal presiden itu untuk pelaksanaan surat perintah penangkapan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang dikeluarkan Pengadilan Distrik Seoul Barat awal pekan ini.
Mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang masih berada dalam perlindungan PSS meskipun telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional, menjadi subjek surat perintah penangkapan atas dugaan pelanggaran perintah darurat militer. Jaksa dan polisi dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Senior (CIO) sempat mencoba melaksanakan surat perintah tersebut pada Jumat (3/1/2025).
Namun, upaya tersebut terhalang oleh pasukan PSS selama lebih dari lima jam, memaksa polisi untuk menunda eksekusi guna mengurangi ketegangan.
PSS menuduh polisi dan jaksa memasuki istana presiden secara ilegal dan berencana mengambil langkah hukum atas surat perintah penangkapan yang mereka sebut tidak sah. Sementara itu, pengacara Yoon Suk Yeol telah mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi, meminta tindakan disipliner terhadap hakim yang menyetujui surat perintah tersebut.
Di sisi lain, partai-partai oposisi menyerukan agar komandan pengawal presiden Park Chong-jun segera diberhentikan. Mereka menuduh Park dan bawahannya menghalangi tugas publik serta menyembunyikan pelanggaran hukum. Para pemimpin oposisi juga mendesak CIO untuk segera mengeksekusi surat perintah tanpa penundaan lebih lanjut.
PSS adalah lembaga independen yang bertugas melindungi presiden, perdana menteri, serta pejabat tinggi lainnya. Lembaga ini memiliki model operasi serupa dengan Dinas Rahasia Amerika Serikat, termasuk menjaga keamanan kantor, kediaman, dan keluarga para pemimpin.
Ketegangan antara komandan pengawal presiden dengan polisi, dan partai oposisi mencerminkan eskalasi konflik politik yang dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan di Korea Selatan.
