Fraksi Partai Gerindra DPR meminta Polri menjaga muruah institusi dengan menindak tegas anggota yang melanggar hukum. Hal itu terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro terhadap anak bos Prodia.
Menurut anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka, pengusutan dan penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.
"Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika terbukti bersalah, anggota Polri yang terlibat harus diproses sebagaimana mestinya," ujar Martin kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).
Kasus yang mencuat ini berawal dari dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro terhadap keluarga tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan, yakni Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia. Bintoro diduga meminta uang sebesar Rp 20 miliar agar penyelidikan terhadap kedua tersangka dihentikan.
Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya telah menahan Bintoro dan menempatkannya dalam penempatan khusus (patsus) bersama tiga anggota polisi lainnya yang diduga terlibat dalam kasus serupa.
Martin menyambut baik langkah awal Polri dalam menahan para terduga pelanggar termasuk AKBP Bintoro terduga pelaku kasus dugaan pemerasan anak bos Prodia. Namun, dia mengingatkan pentingnya proses hukum yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang karena tindakan tegas tidak diambil," tegas dia.
Martin meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo konsisten menindak tegas anggota yang indisipliner tanpa pandang bulu. Menurut dia, penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.
"Ingat slogan Polri, Rastra Sewakotama atau Polri sebagai pelayan utama bangsa/rakyat dan itu harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas," imbuh Martin.
Reformasi di tubuh Polri, kata Martin, perlu terus dilakukan mengingat banyaknya kasus pelanggaran yang melibatkan oknum anggotanya. Martin tidak ingin kasus-kasus pelanggaran di tubuh Polri berdampak pada tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
"Polri harus berbenah agar kasus-kasus seperti ini tidak mencoreng citra institusi. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang selama ini meningkat terhadap Pemerintahan Prabowo terganggu oleh pelanggaran di tubuh kepolisian," pungkas Martin terkait kasus dugaan pemerasan AKBP Bintoro terhadap anak bos Prodia.
