"Wartawan itu independen, tidak berdasarkan garis keturunan atau hubungan keluarga. Kerja sama kami dengan media, baik cetak, online, maupun elektronik, didasari oleh kesepakatan profesional. Ada yang bersifat tertulis dan ada pula yang tidak tertulis, namun keduanya mengedepankan prinsip saling menghormati," jelas Hendi pada Senin (6/1/2024).
Ia memaparkan bahwa kesepakatan tertulis memiliki tanggung jawab hukum yang mengikat kedua belah pihak, sedangkan kesepakatan tidak tertulis biasanya bertujuan untuk menjaga kemitraan melalui komunikasi yang saling membangun.
Hendi menegaskan, kemitraan antara pemerintah desa (melalui kepala pekon) dan media harus jelas dan sesuai prosedur. Media, dalam hal ini biro atau wartawan, tidak seharusnya membawa hubungan keluarga ke dalam urusan profesional.
"Kalau ada wartawan atau biro yang mengajukan kerja sama dengan membawa-bawa garis keturunan, bahkan sampai menyampaikan ancaman seperti akan memuat berita negatif atau melaporkan ke inspektorat karena tidak dilibatkan atau tidak dibayar, itu sangat tidak etis," tegasnya.
Ia mengingatkan, anggaran yang dialokasikan untuk media bukan uang pribadi kepala pekon, apalagi uang keluarga. Anggaran tersebut adalah bagian dari Dana Desa yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
"Kami kepala pekon ini bingung kalau ada pihak yang mengatasnamakan keluarga besar, paman, kakak, adik, dan lain sebagainya dalam urusan anggaran media. Uang ini harus kami pertanggung jawabkan kepada negara, bukan kepada individu atau kelompok tertentu," ujar Hendi dengan nada tegas.
Hendi berharap pihak-pihak terkait, termasuk wartawan dan biro media, dapat memahami pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas. Sebagai pelaksana anggaran Dana Desa, kepala pekon membutuhkan informasi yang akurat dan kontribusi positif dari media untuk pembangunan pekon.
"Kami sangat menghargai peran wartawan sebagai penyampai informasi yang kredibel. Mari kita bersama-sama membangun desa sesuai fungsi dan peran masing-masing. Media memiliki peran penting dalam memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun, tetapi hal itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.
Hendi juga mengimbau para kepala pekon untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam polemik atau konflik kepentingan pribadi yang dapat merugikan pekon secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap kerja sama antara pemerintah pekon dan media. (Tono)
