Notification

×

Iklan

Iklan

banner 728x90

Indeks Berita

Komisi I DPR mengecam keras insiden penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima warga negara Indonesia

Rabu, 29 Januari 2025 | Januari 29, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-01-28T19:50:53Z

 



Komisi I DPR mengecam keras insiden penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima warga negara Indonesia (WNI). Pemerintah Indonesia didesak segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh.

Menurut anggota Komisi I DPR Oleh Soleh, koordinasi antara instansi terkait, seperti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI sangat mendesak dilakukan.

"Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus ini. Pemerintah dapat membentuk tim investigasi yang bekerja secara komprehensif untuk mengungkap kebenaran," ujar Oleh kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

Oleh juga menyarankan pemerintah segera mengirim nota diplomatik kepada Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Nota tersebut bertujuan meminta klarifikasi dari otoritas Malaysia terkait insiden penembakan ini.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus memastikan Malaysia bersikap terbuka. Jangan sampai ada upaya menutup-nutupi kasus ini," tegasnya terkait kasus penempakan lima WNI di Malaysia.

Jika terbukti ada aparat Malaysia yang bersalah, Oleh menekankan pentingnya tindakan hukum tegas terhadap pelaku, mengingat nyawa WNI telah hilang akibat insiden ini.

Lebih lanjut, Oleh meminta pemerintah memberikan pendampingan hukum kepada para korban serta mengurus pemulangan jenazah ke Indonesia. Korban yang terluka juga harus segera dipulangkan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di Tanah Air.

"Pemerintah harus memastikan keadilan bagi para korban. Hal ini membutuhkan kerja keras dan diplomasi yang solid," tambahnya.

Oleh juga mengingatkan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia untuk menggunakan jalur resmi agar terhindar dari masalah hukum atau risiko lainnya.

"Kami mengimbau agar masyarakat mengikuti prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri demi keselamatan dan perlindungan hukum," pungkasnya terkait kasus penempakan lima WNI di Malaysia.

×
Berita Terbaru Update