Sebelumnya, LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung telah mengirim surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk meminta klarifikasi atas temuan tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, dinas tersebut dinilai tidak memberikan respon yang memadai.
Dalam audit BPK RI, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS serta DAK, termasuk pada kegiatan anggaran fisik. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi kerugian negara yang cukup besar. Faqih Fakhrozi, S.Pd, Sekretaris Jenderal LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung, menyatakan kecamannya atas temuan tersebut.
"Kami mengecam keras dugaan korupsi dalam realisasi anggaran BOS dan DAK ini. Ini adalah dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tegas Faqih Fakhrozi dalam keterangan resminya.
Faqih juga menegaskan bahwa LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung tidak akan tinggal diam. "Jika tidak ada tindakan serius dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, kami akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib dan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi yang merugikan masyarakat," tambahnya.
LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam waktu dekat. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas dalam mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.
Masyarakat dan para pegiat pendidikan pun mendukung langkah LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung. Mereka berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan di sektor pendidikan, serta memastikan dana BOS dan DAK digunakan secara transparan dan akuntabel.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas somasi tersebut. Namun, tekanan publik dan ancaman aksi unjuk rasa diprediksi akan memaksa dinas terkait untuk segera memberikan klarifikasi dan tindakan lanjutan. (Tim)
