Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan layanan publik, termasuk pemerataan internet tetap menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ini sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Kemenkomdigi menjadi salah satu kementerian yang terdampak efisiensi anggaran. Anggaran Kemenkomdigi dipangkas Rp 3,84 triliun atau 49,57% dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 7,72 triliun.
Sekretaris Jenderal Kemenkomdigi Ismail menekankan, efisiensi anggaran dilakukan dengan tetap memberikan prioritas kepada layanan yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik," katanya dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kemenkomdigi di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Layanan publik tersebut, kata Ismail mencakup penyediaan infrastruktur telekomunikasi yaitu base transceiver station (BTS), akses internet, Palapa Ring, dan layanan satelit Satria-1 untuk pemerataan akses internet layanan publik, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ismail juga menjamin, efisiensi anggaran tetap memprioritaskan layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi. Kemenkomdigi pun menjamin tetap mengedepankan pengendalian konten negatif, pusat data nasional (PDN), tata kelola pengendalian penyelenggara sistem elektronik (TKPPSE), hingga pusat monitoring telekomunikasi (PMT).
Selain itu, reprioritisasi anggaran Kemenkomdigi turut dialokasikan untuk program pembangunan SDM digital berupa literasi digital, digital talent scholarship, Beasiswa S2/S3, fasilitasi ekonomi digital, serta komunikasi publik.
"Terkait dengan program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi tersebut sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan," ucap Ismail.
Terkait keterbatasan alokasi anggaran pada pagu TA 2025, Kemenkomdigi juga menerapkan refocusing anggaran dan melakukan peninjauan mendalam untuk mencegah pemborosan. Kemenkomdigi, kata Ismail, mengupayakan pembiayaan program dengan pola kemitraan atau kerja sama pemerintah dan swasta agar program kerja menjadi lebih berkelanjutan.
"Strategi lain dengan mengedepankan prinsip efisiensi, penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem, mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP, dan peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan BLU BAKTI," ungkap Ismail terkait efisiensi anggaran.
.jpg)
