Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat efisiensi bersama Komisi XI DPR RI terkait pemotongan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun. Pemaparan tersebut disampaikan langsung dalam rapat di DPR RI.
“Mohon persetujuan untuk efisiensi anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama anggota Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, pagu anggaran awal Kementerian Keuangan tahun 2025 adalah sebesar Rp 53,1 triliun. Alokasi tersebut sebelumnya telah disepakati bersama dengan Komisi XI DPR RI.
Namun, seiring dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pemerintah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi XI untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran Kemenkeu yang semula Rp 53,1 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp 44,2 triliun,” ujarnya lagi.
Dalam upaya efisiensi ini, terdapat lima pos utama yang terdampak. Secara nominal, penghematan terbesar terjadi pada pos dukungan manajemen di Kementerian Keuangan, yang mengalami pemotongan hingga Rp 8 triliun.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pagu awal untuk dukungan manajemen Kemenkeu mencapai Rp 50,4 triliun, yang sebagian besar terdiri dari gaji dan program-program lainnya. Namun, ia menegaskan belanja pegawai tidak terkena pemangkasan anggaran.
Namun, seiring dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pemerintah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi XI untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran Kemenkeu yang semula Rp 53,1 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp 44,2 triliun,” ujarnya lagi.
Dalam upaya efisiensi ini, terdapat lima pos utama yang terdampak. Secara nominal, penghematan terbesar terjadi pada pos dukungan manajemen di Kementerian Keuangan, yang mengalami pemotongan hingga Rp 8 triliun.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pagu awal untuk dukungan manajemen Kemenkeu mencapai Rp 50,4 triliun, yang sebagian besar terdiri dari gaji dan program-program lainnya. Namun, ia menegaskan belanja pegawai tidak terkena pemangkasan anggaran.
.jpg)
