 |
| Panji Ilham Haqiqi ( SEKJEN LSM TRINUSA) foto/Istimewa |
DNewsradio.com Bekasi– Iklim investasi di Jawa Barat tengah menghadapi tantangan serius akibat maraknya tindakan premanisme dan dugaan praktik korupsi di kalangan pejabat. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan bahwa aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dapat menghambat pertumbuhan investasi dan mengganggu operasional perusahaan, terutama di kawasan industri.
"Kami tidak akan mentoleransi tindakan premanisme yang mengancam dunia usaha dan merusak citra Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan perusahaan," ujar Bey dalam sebuah pernyataan resmi.
Namun, selain premanisme, persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah praktik korupsi di kalangan pejabat dan kebijakan perbankan yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat lokal. Sekretaris Jenderal LSM Triga Nusantara Indonesia, Panji Ilham Haqiqi, menilai bahwa korupsi memiliki dampak yang lebih luas dan sistemik terhadap kondisi ekonomi daerah.
"Premanisme sering kali muncul sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan minimnya pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, korupsi di kalangan pejabat menyebabkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan memperburuk kondisi ekonomi," ujar Panji.
Panji juga menyoroti kebijakan Bank BJB, yang dinilai lebih banyak menyalurkan kredit ke luar Jawa Barat dan Banten, dibandingkan memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha lokal.
"Kebijakan ini menciptakan ketimpangan dalam akses permodalan. Padahal, banyak pelaku usaha kecil dan menengah di Jawa Barat yang kesulitan mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya," tambahnya.
Keputusan Bank BJB untuk lebih memprioritaskan penyaluran kredit ke luar daerah dinilai berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi lokal. Minimnya akses terhadap permodalan dapat membuat masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk melalui cara yang tidak sesuai dengan hukum.
Dalam dunia investasi, stabilitas dan keamanan merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor. Premanisme yang mengganggu dunia usaha tentu menjadi ancaman nyata, tetapi korupsi dan kebijakan yang tidak berpihak pada pengusaha lokal juga tidak bisa diabaikan.
Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan premanisme di kawasan industri maupun di sektor ekonomi lainnya.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan guna mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui program pelatihan, akses permodalan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM.
4. Reorientasi kebijakan perbankan daerah, khususnya Bank BJB, agar lebih berpihak kepada pengusaha lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
5. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi dunia usaha.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kondisi yang stabil bagi investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi potensi munculnya premanisme dan ketimpangan ekonomi.
Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Barat perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat, sehingga investasi yang masuk dapat membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Red)
