Partai Golkar mendukung langkah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang membawa tuduhan ijazah palsu ke jalur hukum. Langkah tersebut dinilai sebagai keputusan yang sangat tepat.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, langkah ini penting agar energi bangsa tidak terus terkuras oleh isu-isu negatif yang tidak produktif.
"Kalau memang ada yang merasa dirugikan, ya itu ada proses-proses yang sudah ditentukan oleh konstitusi kita. Namun, kalau kita terus membahas isu ini, energi bangsa habis," ujar seusai acara pelantikan dan diklat kepemimpinan Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiah di DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Idrus menegaskan, Partai Golkar tidak akan terprovokasi oleh isu-isu liar. Fokus utama partai saat ini adalah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terutama dalam merealisasikan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
"Arahan Ketua Umum Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia jelas, yaitu fokus mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran. Implementasi Asta Cita harus menjadi gerakan nyata pembangunan nasional," katanya.
Idrus juga mengajak seluruh kekuatan politik, khususnya partai pendukung pemerintah, untuk tidak terjebak dalam perdebatan yang hanya menguras energi, seperti ijazah palsu Jokowi.
Menurutnya, rakyat kini lebih membutuhkan program-program nyata yang berdampak pada kesejahteraan dan masa depan bangsa. "Implementasi Asta Cita harus meyakinkan bangsa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, masa depan Indonesia akan lebih baik," tegas Idrus.
Jokowi Siapkan Laporan Hukum
Diketahui, Presiden Jokowi memang tengah menempuh jalur hukum terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu. Kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, mengungkapkan ada empat orang yang berpotensi dilaporkan ke pihak berwajib.
"Berkas-berkas sudah hampir selesai, semua dokumen dan bukti pendukung juga sudah dilengkapi," kata Yakub saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Yakub menyebut dalam waktu dekat, laporan akan segera diajukan, meskipun belum merinci siapa saja yang akan dilaporkan. Langkah ini menunjukkan Jokowi ingin menyelesaikan tuduhan tersebut secara hukum, sekaligus memastikan pemerintahan dapat terus berjalan tanpa gangguan dari isu-isu yang tidak berdasar.
